Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR
Merdeka.com - Ketua Pansus pemindahan ibu kota, Zainudin Amali mengatakan, akan melibatkan pemerintah dalam kajian sebagai narasumber. Pansus akan memanggil pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
"Ini akan kita bahas kemudian kuta elaborasi dengan menghadirkan narasumber, dari internal pemerintah yang terkait dengan tiga pokok besar itu. Baik itu di pusat maupun pemerintah daerah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).
Pemerintah daerah yang akan dipanggil adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Kaltim Isran Noor. Pansus ingin mendengar bagaimana kondisi Jakarta setelah ditinggalkan dan bagaimana lokasi baru ibu kota.
"Karena kan kita tinggalkan harus kita tahu mau jadi apa ini tempat yg kita tinggalkan. Kemudian kita pindah, seperti apa," ujarnya.
Pansus juga akan memanggil pakar dan kalangan akademisi. Selain itu, Pansus juga akan meminta pendapat pelaku dunia usaha untuk menerima masukan.
"Kemudian, pakar dan kalangan akademisi yang terkait. Selanjutnya dunia usaha, kami akan ajak minta masukan," kata Amali.
Politikus Golkar itu menjelaskan, ada tiga poin yang dibahas Pansus. Terkait pendanaan dan infrastruktur, lokasi ibu kota baru, dan regulasi terkait aparatur sipil negara.
Hasilnya kajian berupa sikap DPR terhadap wacana pemindahan Presiden Joko Widodo. Pansus menargetkan akan beres 30 September.
"Target waktu sebagaimana penugasan pimpinan kepada kami, kepada pansus, harus selesai paling lambat di akhir dari periode DPR 2014-2019 ini tanggal 30 September," tutup Amali. [fik]
